PADANG--Pihak Taman Nasional Siberut (TNS) merencanakan untuk membuat desa konservasi berbasis budaya lokal di dua desa. Namun hal ini masih terbentur berbagai hal yang diantara persoalan dana dan juga belum terjalinnya kesepakatan bersama dengan pihak pemerinta, masyarakat dan lembaga yang ada.
”Rencana untuk membuat wisata pedesaan ini masih merupakan sebuah rencana yang masih panjang. Kita harus duduk bersama dulu antara pemerintah daerah dan masyarakat serta lembaga yang ada,” kata Jusman Kepala Balai Taman Nasional Siberut pada Puailiggoubat, 23 Juni lalu.
Menurut rencana, dua lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan konservasi berbasis budaya ini yaitu Madobag dan Salappa. ”Namun ini masih rencana kita. Ini salah satu strategi yang kita lakukan untuk memepertahankan lingkungan, budaya namun menghasilkan bagi masyarakat setempat,” jelas Jusman.
Tantangan yang paling berat dijelaskan oleh Jusman ialah soal dukungan masyarakat terhadap TNS. ”Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan keberadaan TNS. Ini tantangan kita,” jelasnya. ”Undang-undang yang dibuat pemerintah banyak yang bertabrakan. Di lapangan dalam menjalankannya kita mesti bertentangan dan bertengkar dengan masyarakat. Tapi kita tidak bisa berbuat banyak karena berada di dalam pemerintahan berarti harus mengikuti rel yang telah ada,” terangnya.
Mengenai rencana untuk membuat desa konservasi berbasis kebudayaan atau wisata perdesaan telah dikordinasikan dengan Kementerian Pariwisata. ”Kita sudah mengkordinasikan rencana ini. TNS tidak bisa melakukan ini namun pihak TNS hanya bisa menfasilitasi atau membantu nantinya bila program ini bisa dijalankan. Pihak TNS tidak memiliki anggaran cukup untuk hal ini, kita mesti beklerjasama dengan berbagai pihak yang berkompoeten didalamnya,” terangnya.
Dikatakan Jusman juga bahwa salah satu faktor yang mesti dilihat dalam membentuk wisata pedesaan ini yaitu akses yang baik dan jelas. ”Kita tidak bisa hanya sekedar memajang foto sikerei dan juga primata yang ada di pulau Siberut. Yang utama itu ialah aksesnya,” katanya.
Sementara Yan Winen Sipayung dari Komisi C DPRD Mentawai mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam membentuk desa konservasi itu ialah tidak adanya dukungan dan pengakuan dari masyarakat akan adanya TNS. ”Yang menjadi persoalan itu ialah masyarakat tidak mengakui dan menyadari kapan mereka menyerahkan lahan mereka kepada pemerintah untuk dikonservasi,” terangnya. bs