Artikel » Opini/Podium

Perkebunan Kelapa Sawit dan Deforestasi

Oleh: Down to Earth
Selasa, 21 Februari 2012 | 12:44:00 WIB

Tahun lalu Kementerian Kehutanan Indonesia mengakui bahwa hanya 48 juta hektar hutan negara berada dalam kondisi baik, dari total 130 juta hektar yang diklasifikasikan sebagai hutan.

Perhitungan Forest Watch Indonesia (FWI) berdasarkan pencitraan satelit menyebutkan angka tutupan hutan (primer dan sekunder) sebesar 87.552.134,49 hektar pada tahun 2009 atau 31,13 persen dari luas daratan negara. Ini 46% lebih sedikit dari tahun 1950 ketika 162,29 juta hektar menutupi 84% area daratan.

Gelombang pertama deforestasi terjadi setelah dikeluarkannya Undang-undangKehutanan tahun 1967 dan pemberian konsesi hutan (HPH) 20 tahun kepada perusahaan-perusahaan penebangan kayu. Pada tahun 1969-1974, hampir 11 juta hektar konsesi HPH diberikan hanya di provinsi Kalimantan Timur saja. Pembukaan hutan untuk daerah transmigrasi, industri ekstraktif, pertanian dan, di daerah pesisir pantai, budi daya perairan, juga berdampak sangat buruk pada hutan.

Kemudian muncullah kelapa sawit. Perkiraan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit bervariasi tapi tak diragukan bahwa tanaman ini, bersama dengan kayu pulp, bertanggung jawab atas sejumlah besar deforestasi selama dua abad terakhir. Sementara perkebunan kelapa sawit semakin bertambah luas, dari sekitar 3 juta hektar pada pergantian abad ini hingga seluas hari ini (lebih dari 8 juta hektar), perusahaan-perusahaan membuka lebih banyak hutan dan merebut lahan milik masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Pada 2006, penelitian yang dilakukan Aliansi  Iklim Hutan Indonesia (IFCA) dan Kementerian Kehutanan memperkirakan bahwa 70% dari 6 juta hektar perkebunan kelapa sawit pada saat itu telah dikembangkan dengan cara membuka hutan.

Penelitian independen oleh Sawit Watch dan FPP pada 2006 memberikan angka yang lebih tinggi: 18 juta hektar telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit – walau hanya sepertiga dari jumlah ini yang benar-benar telah ditanami.

Pengembang perkebunan juga berada di balik bencana kebakaran hutan tahun 1997/1998. Pembakaran hutan dinilai sebagai pilihan paling murah untuk membuka lahan hutan untuk membangun perkebunan berskala besar. Dari 176 perusahaan yang dituduh membakar hutan untuk membuka lahan pada saat itu, 133 di antaranya adalah perusahaan perkebunan. 

Hampir 4 juta hektar lahan pertanian, lebih dari 3 juta hektar hutan dataran rendah dan 1,5 juta hektar hutan gambut dan rawa dibakar pada 1997/1998. Diperkirakan 75 juta orang terkena dampaknya melalui asap, kabut, dan api itu sendiri. Kerugian ekonomi diperkirakan antara 4,5 miliar dolar AS hingga 10 miliar dolar AS.

Perluasan kelapa sawit masih akan terus berlanjut. Menurut Sawit Watch dan FPP, tahun 2006 saja pemerintah daerah telah menargetkan 20 miliar hektar lagi hingga tahun 2020.

Sejumlah besar kawasan hutan dan lahan gambut menjadi target untuk pengembangan dalam rencana-rencana di Papua, Riau, Kalimantan, Aceh dan daerah-daerah lainnya.

Satu skema perkebunan raksasa yang direncanakan di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat meliputi 1,8 juta hektar lahan, yang sebagian besarnya adalah hutan. Rencana perkebunan kelapa sawit menargetkan total 3,5 juta hektar di provinsi tersebut.

Kalimantan Tengah juga memperlihatkan andilnya dalam deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. Laporan FWI tahun 2007 menyebutkan bahwa dari 2.367.487 hektar yang dialokasikan, lebih dari sepertiganya masih tertutup hutan. Di sini, perkebunan dibuka di lahan gambut, dengan 14% dari 3 juta hektar lahan gambut provinsi tersebut sudah berubah menjadi kelapa sawit.

Papua dan Aceh juga menjadi target untuk perluasan lebih lanjut. Pada 2006 Aceh memiliki lebih dari seperempat juta hektar tanaman tersebut dan pemerintah provinsi yang baru tengah merencanakan pada  awalnya 185.000 hektar lagi di 17 kabupaten. Sementara itu, setahun sebelumnya, Jakarta telah menyatakan bahwa 454.468 hektar tersedia untuk pengembangan kelapa sawit baru di Aceh. 

Tahun 2007, diumumkan target antara 1 hingga 5 juta hektar untuk Papua yang sebagian besarnya diperkirakan akan dilakukan di  9,3 juta hektar wilayah Papua yang tergolong sebagai ’hutan konversi’.

Emisi karbon

Selain dampak terhadap hak asasi manusia, kesehatan, mata pencaharian dan keanekaragaman hayati, dampak perubahan iklim dari pengembangan kelapa sawit sangatlah besar, khususnya karena banyak pengembangan kelapa sawit berlokasi di wilayah lahan gambut  yang kaya karbon.

Emisi dari deforestasi hutan dan pengurasan atau pengeringan lahan gambut bertanggung jawab atas peringkat Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dunia.

Kebakaran hutan di tahun 1997/1998 saja menghasilkan lebih dari 700 MT CO

2

, atau 40% dari total emisi dunia dari pembakaran bahan bakar fosil pada tahun tersebut. Pada 2006 IFCA memperkirakan emisi kelapa sawit dari pembukaan hutan antara tahun 1982 dan 2005 sebesar 2.117 Mt CO

2

(emisi di atas permukaan saja), tapi mencatat bahwa emisi lebih lanjut telah disebabkan oleh ’pengembangan kelapa sawit gadungan’ yang digunakan untuk memperoleh izin penebangan kayu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Patrick Anderson dan Torry Kuswardono pada tahun 2008, izin-izin telah dikeluarkan untuk konversi sekitar 4 juta hektar hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp di Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Papua dan Papua Barat.

Konsekuensi dari pembukaan dan pengeringan hutan-hutan ini adalah bertambahnya emisi tahunan CO

2

Indonesia sebesar satu miliar ton lagi dan terus berlanjut pada tingkat tersebut untuk beberapa dekade. DTE 88, April 2011

 

 

 

Komentar

Kirim Komentar

  kode:
PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.