Artikel » Opini/Podium

HGU-isasi dan Hilangnya Tanah Adat

Oleh: Oleh : Rifai Lubis-Koordinator Program Hukum dan Kebijakan YCMM
Selasa, 18 Desember 2012 | 15:53:00 WIB
HGU-isasi dan Hilangnya Tanah Adat

HGU-isasi dan Hilangnya Tanah Adat: Foto: Rifai Lubis, Koordinator Program Hukum dan Kebijakan YCMM (Dok. Puailiggoubat)

UUPA No. 5 Tahun 1960 telah menetapkan beberapa jenis hak atas tanah. Salah satu hak tersebut adalah Hak Guna Usaha yang pengaturannya ditemukan dalam pasal 28 sampai 33. Tentang pengertian HGU diatur dalam pasal 28 ayat (1) yaitu hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Pasal 29 mengatur tentang jangka waktu HGU yaitu:

  1. Hak Guna-Usaha/HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun
  2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun
  3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Sebelum keluarnya UUPA No. 5 Tahun 1960, sejak masa kolonial keagrariaan diatur dalam Agrarische Wet 1870 yang dijalankan dengan Agrarische Besluit (Staatblad 1970 No. 118). Melalui agrarische besluit ini dinyatakan tentang domein verklaring, yaitu semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya sebagai eigendom atau hak milik negara (pasal 1). Itu artinya, kalau sebidang tanah tidak dapat dibuktikan siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan adalah milik negara dan secara otomatis dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pihak-pihak swasta dimungkinkan untuk mengusahakan tanah-tanah eigendom tersebut dengan hak erfacht yang masa waktunya sampai 75 tahun. Sedangkan tanah-tanah yang dapat dibuktikan kepemilikannya, diakui dan dapat disewakn kepada perusahan swasta. Agrarische Wet ini telah menyebabkan kemakmuran atau kejayaan pada modal-modal asing dan menciptakan kemiskinan pada rakyat pribumi karena hilangnya hak dan akses mereka terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya di atas dan di dalam tanah.

Untuk menghilangkan watak ketidakadilan dan penjajahan pada agrarische wet, setelah Indonesia merdeka, dikeluarkanlah UUPA No. 5 Tahun 1960 menggantikan Agrarische Wet. Dalam pidato pengantarnya Mr. Sadjarwo yang sat itu menjadi Menteri Agraria menyebutkan bahwa perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing. Dengan UU ini hendak diakhiri kejayaan modal-modal swasta asing untuk digantikan dengan dengan kemamuran-kemakmuran bangsa-bangsa pribumi yang telah dijadikan sekedar kuli-kuli pengarap oleh Agrarische Wet.

Untuk mengakhiri watak penjajahan dalam lapangan agraria, UU ini mengonversi hak-hak berdasarkan hukum barat yang ada dalam agrarische wet menjadi hak-hak dalam hukum nasional. Salah satunya adalah hak erfacht yang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha atau HGU. Saat itulah berbagai tanah yang dikuasai oleh swasta asing berdasarkan hak erfacht secara otomatis menjadi HGU sebagai tanah negara. Tanah-tanah yang dikuasai oleh negara penjajah, tidak kembali kepada rakyat pemilik tanah awal setelah negara yang bersangkutan menjadi negara merdeka. Namun harus dipahami bahwa semangat dalam konversi ini sesunggunya adalah semangat untu menasionalisasikan tanah-tanah yang dikuaai berdasarkan hukum penjajah.

HGU-isasi Di Masa Orde Baru

Belakangan semangat nasionalisasi tanah-tanah yang dikausai berdasarkan hak-hak hukum kolonial,bergeser menjadi proses penegaran tanah-tanah masyarakat, yang prosesnya ternyata tidak berhenti sampai pada konversi hak-hak barat tersebut. Tapi terus berlanjut sampai saat ini. Jika berhenti sampai pada konversi tersebut, mestinya tanah-tanah negara sampai saat ini, hanyalah tanah-tanah yang bersumber dari hasil konversi hak-hak atas tanah berdasarkan hukum kolonial. Sisanya yaitu tanh-tanah yang tidak dibebani hak-hak berdasarkan hukum kolonial sampai saat UUPA di tetapkan, semestinya tetap menjadi tanah-tanah rakyat baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara komunal berdasarkan suku, marga atau satuan komunitas lainnya.

Proses untuk mengambil tanah-tanah rakyat menjadi tanah negara justru menjadi massif sejak naiknya Soeharto menjadi presiden. Ditengarai untuk memberikan balas budi atas dukungan luar negeri terhadap proses naiknya menjadi presiden, sumber daya alam dikavling dan diobral murah untuk diusahakan oleh modal-modal asing. Belakangan juga muncul swasta-swasta domestik yang juga bermaksud untuk mengeruk manfaat dari tanah dan sumber daya alam. Selain untuk balas budi, obral sumber daya alam ini juga merupakan tumbal dari pembangunanisme ala Soeharto, yang hanya mungkin dibiayai dengan eksplotasi sumber daya alam. Agar semua ambisi ini mulus, maka resistensi atau penentangan harus dibuat seminimal mungkin. Untuk menghindari munculnya penentangan atau perlawanan dari rakyat,  hak-hak dan ases kontrol masyarakat atas tanah harus diputus, dengan cara mengalihkannya menjadi hak negara. Untuk itu dilakukan proses meng-HGU-kan tanah-tanah masyarakat yang menjadi lokasi konsesi yang dimohonkan oleh pengusaha. Inilah yang dimaksudkan dengan HGU-isasi. 

Prosesnya dimulai dengan pemberian izin lokasi, yang memberikan hak bagi pemegang izin (pengusaha) untuk memperoleh tanah dengan cara membebaskan hak-hak atas tanah dalam areal izin lokasi tersebut dari pihak lain. Cara pembebasan hak tersebut umumnya adalah pelepasan hak di hadapan Badan Pertanahan Nasional. Hadirnya BPN dalam proses pelepasan ini mengindikasikan bahwa hak-hak tersebut oleh masyaraat dilepaskan kepada BPN sebagai institusi negara yang mengurusi pertanahan. Selanjutnya tanah-tanah yang haknya sudah dilepaskan, oleh BPN diberikan keputusan pemberian hak. Pemberian hak ini didaftarkan dalam buku tanah dan BPN mengeluarkan sertifikat sebagai bukti hak kepada pemegang HGU dalam hal ini perusahan.  Selanjutnya PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah, menyebutkan HGU dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Inilah yang paling menarik bagi perusahan. Karena dengan sertifikat HGU atas tanah-tanah masyarakat yang haknya sudah mereka lepaskan, perusahaan dapat memperoleh kredit perbankan untuk membangun kebun.

Jangka waktu dan status tanah setelah HGU Berakhir

Pasal 8 PP No. 40/1996 menyebutkan bahwa:

  1. Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.
  2. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Berdasarkan pasal ini, perusahaan dimungkinkan untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut selama 95 tahun. Jangka waktu ini justru lebih lama jika dibandingkan dengan jangka waktu hak erfacht yang hanya 75 tahun.

Lalu bagaimana status tanah-tanah bekas HGU? Status tanah-tanah bekas HGU dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan pasal 12, 17 dan 18 PP No. 40 Tahun 1996.

  1. Pasal 12 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa pemegang HGU berkewajiban  menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;
  2. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan  hapusnya Hak Guna Usaha mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara, dan;
  3. Pasal 18  Ayat (1) yang menyatakan apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa tanah-tanah yang haknya sudah dilepaskan, dan kemudian dibebani HGU, tidak parnah lagi kembali kepada masyarakat pemilik awal. Jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan menggunakan tanah tersebut selama 35 tahun dan setelahnya akan kembali pada masyarakat, jelas informasi tersebut menyesatkan, bermaksud mengelabui sehingga layak secara langsung untuk tidak dipercayai.

Karena itu, pilihan apakah menyerahkan lahan untuk kepentingan perkebunan Swasti Sidi Amagra dan Rajawali Anugrah Sakti atau memilih mempertahankan eksistensi tanah adat, sepenuhnya terpulang pada masyarakat. Jika ingin mempertahankan tanah adat yang tidak semat-mata bernilai ekonomi, tetapi sekaligus sosiologis karena menjadi unsur pengikat kekarabatan, maka jangan sekali-kali menandatangani dokumen apapun yang berisi persetujuan penyerahan tanah. Biarlah tanah-tanah tersebut tetap menjadi milik suku, diolah  mandiri menjadi kebun-kebun sawit suku, yang sama sekali terlepas perusahaan perkebunan.

Komentar

Kirim Komentar

  kode:
PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.