Artikel » Opini/Podium

Potret Buram Tiga Tahun DPRD Mentawai Menjabat

Oleh: Oleh: Pinda Simanjuntak (Staf YCMM)
Selasa, 18 Desember 2012 | 15:59:00 WIB
Potret Buram Tiga Tahun DPRD Mentawai Menjabat

Potret Buram Tiga Tahun DPRD Mentawai Menjabat: Foto: Pinda T. Simanjuntak (Staf YCMM)

DPRD Mentawai periode 2009-2014 sebagai wakil rakyat yang dipercaya dan dipilih langsung oleh rakyat Mentawai idealnya punya kedekatan dengan masyarakat untuk membuat berbagai peraturan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang ditawarkan oleh Pemda melalui  rencana strategis (Renstra) dari masing-masing SKPD.

Untuk kepentingan rakyat, DPRD soyogianya harus lebih banyak meluangkan waktu berdialog serta mendengarkan jeritan-jeritan rakyat dari dusun ke desa hingga ke kecamatan. Besaran waktu untuk membangun ruang dialog/diskusi dengan rakyat  merupakan sebuah indikator bahwa DPRD secara nyata dan fakta berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

Ruang dialog tentunya akan menghasilkan usulan-usulan program yang akan dituangkan dalam program pemerintah daerah sekaligus menjalankan fungsinya dalam penganggaran (bugeting) serta pengawasan terhadap program dari masing-masing SKPD. Dan bila program dari SKPD atau pemerintah tersebut membutuhkan sebuah legitimasi atau payung hukum dalam pelaksanaannya, maka DPRD juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai badan legislasi terhadap perancangan peraturan daerah (perda).

Menapaki  usia tiga tahun DPRD Mentawai periode 2009-2014 berjalan, hasil kerja (kinerja)  dari lembaga ini perlu dilakukan evaluasi oleh rakyat terhadap apa yang sudah DPRD lakukan kepada rakyat Mentawai yang telah memilih mereka melalui  “janji-janji palsu melalui proses kampanye politik” di daerah pemilihan (dapil) 20 anggota dewan terpilih ini.

Seiring dengan berjalannya waktu tiga tahun duduk di kursi  DPRD, indikator dampak keberhasilan DPRD sebagai penjaring aspirasi rakyat  ± 71,000  jiwa penduduk Mentawai bisa dikatakan belumlah maksimal melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, karena waktu DPRD lebih banyak tersita untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti perjalanan dinas dengan anggaran Rp4 miliar di Sekretariat DPRD (APBD TA 2012 sebelum perubahan), bimbingan teknis (bimtek) reses ke daerah-daerah yang sudah maju dan sidang-sidang pembahasan Ranperda dan Paripurna.

Keberhasilan DPRD bisa kita lihat dari  jumlah produk/ peraturan daerah (Perda) baik perda atas usulan atau inisiatif DPRD, maupun perda yang diusulkan oleh eksekutif dan disahkan secara bersama kepala daerah.

Kenapa perda ini penting? Karena peraturan daerah (Perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah (eksekutif) punya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Dengan jumlah investasi (bulagat) untuk DPRD Mentawai dalam membahas perda sejak tahun 2009- 2012 mencapai Rp3.334.422.600, penulis memperoleh data dari berbagai sumber tahun 2009, belum ada perda yang ditetapkan bersama Pemda Mentawai kecuali perda tentang APBD TA 2009 dan perubahan, besaran alokasi anggaran untuk pembahasan perda ini Rp 967,470.000.

Kemudian alokasi anggaran pembahasan perda tahun 2010 Rp 447.227.600, hasil dari investasi ini DPRD bersama pemda (mantan bupati Mentawai Edison Saleleubaja) telah menetapkan 13 perda usulan eksekutif ditambah 1 rutinitas Perda tentang APBD TA 2010. Keberhasilan 13 produk Perda ini juga harus dilihat berapa lama rentang waktu pembahasan produk Ranperda diproses dan ditetapkan menjadi Perda yang berkekuatan hukum dan sah. Untuk kita ketahui Perda tentang pemerintahan desa ini sudah diusulkan oleh eksekutif sejak tahun 2008 (2 tahun sebelum diperdakan)

Kemudian tahun 2011 alokasi pembuatan perda Rp. 988.400.000, hemat penulis DPRD hanya menetapkan satu (1) perda tentang APBD Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2011 plus APBD Perubahan. Selanjutnya pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran Rp931.275.000, DPRD juga hanya bisa menetapkan satu (1) perda rutinitas tentang APBD Mentawai dan perubahan TA 2012 (mohon diralat jika jumlah produk perdanya ada).

Sementara itu alokasi anggaran untuk penyusunan Ranperda (rancangan peraturan daerah sejak tahun 2010-2012 alokasi anggarannya sebesar Rp 2.670.971.000.  Rencananya di tahun 2012 ini DPRD Mentawai akan mensahkan 17 Ranperda antara lain Ranperda Pajak Daerah, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Izin Gangguan, Kepariwisataan, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Retribusi Penjualan Produksi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, APBD perubahan 2012, APBD 2013, Pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial serta Hari Jadi Kabupaten. Dari data ini DPRD ternyata lebih produktif menghasilkan Perda ketika jumlah anggaran untuk penyusunan Ranperda dan Perda kisaran kurang dari 500 juta per tahun.

Evaluasi ini belum termasuk dari apa hasil-hasil yang diperoleh dari “Bimtek dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan” yang memakan biaya Rp1.486.950.000 (sumber APBD Mentawai tahun 2009-2012). Hasil dari Bimtek ini justru berbanding terbalik dimana beberapa SKPD seperti dinas kesehatan, dinas pariwisata, proyek-proyek fisik dinas pendidikan justru tidak menggunakan Perda yang telah ditetapkan dalam pemungutan retribusi daerah. Ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang dimandatkan rakyat kepada DPRD tidak dijalankan secara baik dan maksimal (LHP BPK RI No.19.A/S/XVIII.PDG/07/2012)

Kemudian tahun ini DPRD kembali secara diam-diam melakukan proyek pengadaan mobil dinas tahun 2012 dengan pagu dana Rp. 3.120.000.000,- Pengadaan mobil 10 unit ini sangatlah menghianati penderitaan warga Mentawai korban bencana yang hingga saat ini belum memiliki kepastian Hunian Tetap Untuk 2.072 KK, juga kabupaten ini adalah kabupaten termiskin dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan jumlah pendapatan perkapita Rp.600.000 tidaklah pantas dilakukan sementara rakyatnya terlunta-lunta mengais tanah supaya bisa bertahan hidup, sementara ancaman hilangnya tanah ulayat, serta konflik karena rencana sawit hingga kini DPRD Mentawai hanya diam seribu bahasa dan mungkin berpikir Galai Kam Siobak Mui. Sikap ini dapat formulasikan sebagai penghianatan atas harapan-harapan rakyat untuk untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari tahun-tahun sebelumnya.    

Jika diakumulasikan jumlah anggaran untuk mobil dinas dan operasional dari tahun 2010-2012 nilainya mencapai Rp.4.620.000.000 sementara akses transportasi yang bisa dilalui mobil di Tuapeijat (ibu kota kabupaten) ± 10 Km, realitas ini merupakan bagian dari pemborosan anggaran daerah setiap tahun di kabupaten Mentawai.

Tidak hanya itu saudara-sudaraku, DPRD juga sudah membentuk beberapa Panitia Khusus (Pansus)  untuk melakukan uji petik terkait program PNPM di beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena diduga sudah terlalu banyak penyimpangan. Kemudian Pansus untuk menelusuri keberadaan kapal Mentawai Ekpress (ME), juga Pansus terkait bantuan bencana yang masuk di Mentawai. Namun apa hasilnya dari pansus pansus ini? Temuan-temuan Pansus ini tidak pernah ditindaklanjuti serius, sehingga pansus pansus yang dibentuk hanya sebagai akal-akalan untuk mencairkan dana-dana perjalanan dinas DPRD.

Komentar

Kirim Komentar

  kode:
PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.