Artikel » Opini/Podium

Sistem Perkawinan Adat di (Mayoritas) Kepulauan Mentawai

Oleh: Maru Saerejen,S.H., Direktur LBH. Marsa Justitia / Mahasiswa Pascasarjana Program Study Ilmu Hukum
Kamis, 04 April 2013 | 15:15:00 WIB
Sistem Perkawinan Adat di (Mayoritas) Kepulauan Mentawai

Sistem Perkawinan Adat di (Mayoritas) Kepulauan Mentawai: Foto: Ilustrasi Budaya Mentawai (Subbet)-Rus

(Refrensi dan perbandingan pendapat Prof.Andi Hamzah, dalam menyikapi RUU KUHP dan KUHAP).

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., dalam buku Intisari Hukum Adat Indonesia, Styady,S.H.,M.Pd.,M.H., (225): Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan di Indonesia, sedangkan menurut Prof. Dr. Barend Ter Haar, B.Zn, perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut.

Sedangkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan (WIWAHA-Bali) karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan kemudian keturunan yang baik dan sah akirnya berkembang menjadi keturunan, kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian maka perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah.

Sedangkan menurut  Prof. Dr. R. Van Dijk, perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkut paut dengan urusan, famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.    

Sedangkan perkawinan dimaksudkan di kalangan masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan (darah/ genealogis), fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan terutama dalam mempertahankan warisan dan ulayat. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan  sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat.

Eksistensi hukum perkawinan adat di Mentawai masih kuat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengatur secara nasional mengenai perkawinan-perkawinan bagi setiap warga negara Indonesia, dan menurut sistematisnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal yang mengatur mengenai: dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnay perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain dan ketentuan lain dan ketentuan penutup.

Soal eksistensi hukum perkawinan adat tersebut, Prof.  Hilman Hadikusumah,S.H., (1995:26) berpendapat bahwa  oleh karena apabila kita dengan begitu saja lalu beranggapan bahwa hukum adat yang terhapus oleh perundang-undangan di bidang perkawinan dapat merubah coraknya menjadi upacara-upacara kebudayaan di bidang kesenian dan kesusilaan, maka seolah-olah kita berpendapat bahwa hukum adat itu dapat saja diubah dan dihapus begitu saja oleh perundang-undangan. Kami berpendapat bahwa hukum adat itu mengikuti masyarakatnya selama masyarakatnya masih mempertahankan sesuatu perbuatan adat sebagai suatu perbuatan adat sebagai suatu keharusan maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum  bukan hanya perbuatan kesenian atau kesusilaan semata. Kemungkinan sesuatu hukum adat itu dapat dihapus oleh peundang-undangan apabila masyarakat adat yang bersangkutan tidak lagi mempertahankannya. Tergantung pada kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Seiring dengan itu, sistem perkawinan yang menganut adat istiadat masih eksis di Mentawai walaupun adanya pihak (pendatang/kawin campur) yang mempengaruhi.

Sistem perkawinan di Mentawai.

Mentawai terdiri dari 43 desa dan 10 kecamatan yang tersebar dari 4 pulau yaitu pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Selatan. Asal muasal berkembangnya orang Mentawai adalah dari Simatalu yang kini masuk dalam wilayah pemekaran Siberut Barat. Mentawai lebih dikenal kental sistem adat istiadatnnya dari Siberut yang kemudian berkembang hingga ke Sipora dan pulau Pagai Utara dan Selatan. Sistem perkawinan di Mentawai adalah menganut sistem patrilinial atau garis turunan ayah (bapak) dan perkawinan menganut sistem eksogame, yaitu seseorang diharuskan kawin di luar suku keluarganya (keluarga clan). Namun belakangan ini seiring perkembangan, ada beberapa daerah yang mengawini dalam satu suku akan tetapi secara adat tidak bisa dikatakan sistem eleutherogami yaitu tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan, namun larangan-larangan ini bertalian dengan ikatan keluarga, yakni: Nasab (turunan dekat) dan Musyahara (periparan).

Proses perkawinan di Mentawai, terutama di Siberut sangat kuat adat istiadat dan terkesan banyak sanksi. Proses pacaran dan sanksi seseorang pria yang ketahuan mengirim surat kepada kekasihnya perempuan, maka laki-laki tersebut mendapatkan sanksi denda yang rata-rata setiap daerah adalah 1 buah parang (untuk peralatan ke ladang) dan atau seekor ayam, sedangkan ketahuan mendatangi rumah perempuan secara diam-diam (niat pacaran) baik pacar gadis maupun janda dan memacari istri orang (zinah) maka akan dapat sanksi denda atau dikenal istilah tulou yang nilainya bervariasi sesuai dengan tempo dan locus delicty. Selain dikenakan denda karena mendatangi rumah pacar/ selingkuhan, bila akibat ketahuan mendatangi rumah perempuan tersebut dalam tempo waktu dekat kehilangan ternak pihak perempuan, maka si laki-laki juga dikenakan sanksi denda /tulou mengganti kehilangan ternak tersebut karena dianggap menodai rumah pihak keluarga si perempuan. 

Sedangkan proses pelamaran dan sanksi, untuk dimulainya pertunangan kepada pihak keluarga perempuan, pria tidak boleh mendatangi rumah si perempuan akan tetapi pihak orang tualah yang berunding untuk menetapkan jadwal pelamaran untuk memutuskan pertunangan. Selama proses pertunangan, pasangan kekasih (laki-laki dan perempuan) tidak boleh dibolehkan bertemu berduaan baik itu untuk ngobrol maupun mengantar cucian, rantangan/masakan makanan maupun yang lain-lain kecuali ada salah satu pihak keluarga. Dan bila ternyata keduanya terbukti oleh warga melakukan pertemuan berdua walaupun tidak melakukan hubungan di luar kewajaran, maka mendapatkan sanksi sosial yaitu tidak dinikahkan/ dikawinkan secara agama di gereja / mesjid akan tetapi dinikahkan secara agama di rumah mempelai. Hal ini dianggap telah menodai sosial masyarakat dalam lingkungan perkampungan.

Setelah dilakukannya akad nikah baik di gereja / mesjid dan atau di rumah bagi yang mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat akibat ketahuan berduaan / pertemuan berdua, maka beberapa waktu kemudian sepersukuan (marga) keluarga perempuan  melakukan rembuk di dalam internal persukuannya untuk hitung-hitungan ternak masing-masing untuk persiapan mempestakan anak perempuan dan suaminya. Lama waktu setelah perkawinan tidak ditentukan secara pasti akan tetapi menjadi motivasi dan harga diri, lebih cepat lebih baik agar tidak dianggap pihak keluarga perempuan tidak punya apa-apa (ternak).   

Soal nilainya perawan di Mentawai terutama di Pulau Siberut, sangat penting dan akan menjadi persoalan adat secara serius bila nanti ternyata pada saat malam pertama, istri tidak lagi perawan (kecuali saat mau nikah/kawin keduanya berterus terang dan saling menerima). Bila keperawanan ternyata sudah tidak ada, atau sudah berzinah dengan lelaki lain sebelumnya, maka dianggap telah melakukan kebohongan dan oleh karena itu pihak laki-laki dapat meminta kembali mas kawin (barang yang dijadikan sebagai alat bayar) dari pihak perempuan, itulah nilai prinsip-prinsip nilai keperawanan dan system perkawinan berdasarkan adat istiadat di Mentawai terutama di pulau Siberut. Jadi terkait pendapat Prof. Andi Hamzah,S.H., salah seorang guru besar bidang hukum pidana yang menyatakan bahwa ada 3 daerah di Indonesia salah satunya Mentawai yang mentolerir / membolehkan “kumpul kebo”  dalam pernyataannya di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Maret 2013 menyikapi pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, perlu pengkajian dan / atau penjelasan lebih dalam atau mungkin perlu pemaparan data-data dan atau narasumber yang kompeten agar tidak menjadi pemahaman keliru dan provokatif atau amarah masyarakat, dan atau Mentawai dijadikan alat untuk melegalkan kumpul kebo?.

Komentar

Kirim Komentar

  kode:
PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.