Artikel » Temu Tokoh

Kasi Rekonstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri Konsep Huntap Ini Sudah Sesuai Keinginan Warga

Oleh:
Jumat, 24 Mei 2013 | 12:10:00 WIB
Kasi Rekonstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri  Konsep Huntap Ini Sudah Sesuai Keinginan Warga

Kasi Rekonstruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri Konsep Huntap Ini Sudah Sesuai Keinginan Warga: Foto: Suryadi Eviontri, Kasi Rekonstruksi BPBD Sumbar-Patriz

Rumitnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa dan tsunami Mentawai menghabiskan waktu dua tahun hanya untuk perencanaan dan pengurusan izin hunian tetap bagi korban yang harus direlokasi.

Tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk memulihkan trauma dan perekonomian warga tidaklah ringan. Dengan pemukiman baru, warga harus memikirkan sumber ekonomi baru untuk keluarga, jika tidak, mereka harus kembali berladang di lokasi lama yang jaraknya jauh.

Bagaimana proses rehab rekon Mentawai saat ini, berikut wawancara Puailiggoubat dengan Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat berikut.

Bagaimana perkembangan Rehab Rekon Mentawai saat ini?

Saat ini rehab rekon Mentawai masuk dalam tahap land clearing, namun terkendala karena masih menunggu alat berat masuk semua ke Mentawai, jadi kita harus lakukan serentak ketika alat berat masuk di lokasi, kemudian terkait izin-izin sudah selesai.

Dua tahun setelah bencana, Rehab Rekon Mentawai baru berjalan, apa kesulitan terbesar dalam melaksanakan rehab rekon ini, sehingga prosesnya begitu lama?

Bicara soal kesulitan tentu ada, terutama dalam hal perizinan prosedur tukar menukar kawasan dalam melakukan relokasi, nah ini yang membuat proses penyelesaian hunian tetap (huntap) tidak cepat dilaksanakan, dan prosedur itu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 3 tahun, dan tentu ini juga harus mengikuti prosedur yang ada karena tujuan kita membuat warga yang akan tinggal di huntara merasa nyaman tentram nantinya dan tidak lagi dipersoalkan status tanah atau masalah lain dalam hal kepemilikan huntap ke depan.

Kini setelah proses rehab rekon berjalan, kesulitan apa lagi yang akan memperlama proses rehab rekon ini ?

Kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang adalah terkait pendaratan alat berat untuk melakukan land clearing itu misalnya di Sipora Selatan itu jauh dari lokasi huntap, dan saat ini kita merencanakan untuk menurunkan alat berat di Sagitcik, kemudian untuk di Pagai Utara itu agak sulit karena jalur alat berat itu melalui perkebunan warga dan itu dimintai ganti rugi terhadap kebun yang terkena jalan alat berat tersebut, tapi dalam hal kerja kita tidak ada ganti rugi, karena alasan itu juga masyarakat di sana belum masuk SK Bupati sebagai pemilik huntara, selain itu di Pagai Utara banyak tuan tanah yang mengklaim tanah milik mereka padahal dalam izin Kemenhut sudah menjadi lokasi huntap.

Sementara kalau di Pagai Selatan juga kita kesulitan menurunkan alat berat, dan itu juga kita dituntut ganti rugi, tapi itu penting pendekatan dilakukan oleh Pemda Mentawai bagaimana proses ini lancar, dan warga di sana juga belum masuk dalam daftar SK Bupati sebagai penerima huntap.

Dalam proses rehab rekon ini, apa saja yang menjadi wewenang BPBD Sumbar dan apa saja wewenang BPBD Mentawai?

Kalau bicara wewenang BPBD Sumbar, ruang lingkup wewenang itu adalah membangun huntap sampai selesai, membangun sarana pendukung seperti jembatan, jalan kolektor yang menghubungkan antar dusun, menyediakan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) seperti fasilitator, sedangkan wewenang BPBD Mentawai itu adalah melakukan perencanaan fisik, fasilitas umum dan fasilitas sosial, membangun infrastruktur di lokasi huntap dan program itu sudah ada dalam 10 PJOK SKPD di Mentawai, dan dalam pembangunannya nanti harus dekat dengan huntap, dan untuk dana itu sudah ada dalam rekening BPBD Mentawai, dan itu belum boleh diganggu gugat.

Berapa anggaran yang disediakan pemerintah untuk rehab rekon ini, berapa dana yang sudah dicairkan?

Anggaran untuk rehab rekon itu dari Rp260 miliar naik menjadi Rp1,1 triliun, sekitar Rp486 miliar di rekening BPBD Provinsi Sumbar, sedangkan BPBD Mentawai itu sekitar RP206 miliar, dan kalau di BPBD Sumbar dari jumlah Rp486 miliar sudah sekitar Rp25 miliar yang sudah cair atau sudah anggap cair yang masuk di masing-masing pokmas itu, sedangkan di BPBD Mentawai itu sekitar Rp9 miliar yang sudah cair dari Rp206 miliar yang digunakan untuk perencanaan.

Soal pemulihan ekonomi para korban, program apa yang disiapkan?

Kalau program untuk memulihkan perekonomian masyarakat korban bencana itu sudah ada dalam setiap PJOK di SKPD Mentawai, misalnya untuk pertanian sudah ada di Dinas Pertanian, masalah misalnya pengadaan perahu nelayan, bibit ikan lele sudah ada Dinas Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab, semua itu sudah memiliki peranan SKPD masing-masing.

Bagaimana proses rehab rekon Mentawai diputuskan, pertimbangan-pertimbangan apa yang dilakukan dalam memutuskan relokasi warga misalnya?

Pertimbangan yang dilakukan saat ini adalah kita memberikan kesempatan kepada masyarakat bagaimana masyarakat yang membangun huntap sesuai keinginan sendiri, tapi tetap dalam kontrol kita, dalam pembangunan huntap itu dasarnya bagaimana masyarakat tersebut merasa nyaman dan tentram menempati huntap ini nantinya, jadi kita tidak melakukan secara sepihak.

Apakah proses rehab rekon di Mentawai sudah berlandaskan sosio kultural masyarakat setempat? Misal soal pemukiman baru?

Kita melihat bahwa konsep yang kita lakukan sudah sesuai dengan sosio kultural masyarakat, kita kembali lagi proses pembangunan huntap juga dilakukan dengan keinginan masyarakat, kemudian juga sudah menyesuaikan pembagiannya di beberapa sektor pertanian, pembangunan yang direncanakan juga menyesuaikan pola hidup masyarakat.

 

BIODATA 

Nama : Suryadi Eviontri, ST

Lahir  : Solok, 17 Oktober 1970

Alamat :Komplek Griya Lestari B. 15 Batuang Taba Nan XX Lubuk Begalung

Riwayat :

 

-Lususan S.1 di Institut Teknologi Padang (1997)

 

-Bekerja di  Balai Uji Kanwil PU Sumbar (1991-1994)

-Bekerja di Direktorat Sospol Sumbar (1994-1999)

-Bekerja di Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumbar (1999-2010)

-Bekerja di BPBD Sumbar sebagai Kasi Rekonstruksi (2010-Sekarang) (trs)

 

 

Komentar

Kirim Komentar

  kode:
PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.