Home/ Mentawai News
A A A
Sidang Kasus Tarminta, 13 Kepsek Berikan Kesaksian
Jumat, 01 Maret 2013 | 12:37:00 WIB
Sidang Kasus Tarminta, 13 Kepsek Berikan Kesaksian

Sidang Kasus Tarminta, 13 Kepsek Berikan Kesaksian: Foto: Tarminta Di ruang tunggu tahanan PN Padang-Patris

PADANG- Tiga belas saksi dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Mentawai tahun 2009, Kamis, 28 Februari lalu. Para saksi itu merupakan kepala sekolah 13 SD di Pagai Utara Selatan ketika itu. Kini sebagian tidak lagi menjabat sebagai kepsek.

Kasus tersebut mendudukkan mantan Kadinas Pendidikan Mentawai Tarminta sebagai terdakwa. Sebelumnya dalam persidangan berbeda, Suwardi, anak buah Tarminta sudah dipidana dalam kasus sama.

Nama-nama saksi yang dihadirkan dalam sidang oleh jaksa merupakan kepala sekolah yang menjabat pada 2009 sekaligus yang sekolahnya menerima dana DAK tersebut, diantaranya Erita Simamora, Kepala SDN 01 Sikakap, Agus Lamar, Kepala SDN 04 Sikakap, Richard Sababalat, Kepala SDN Filial 03 Taikako, Fatmawati, Kepala SDN 06 Taikako, Rosiana Manik, Kepala SDN 07 Matobek, Ria Tumanggor, Kepala SDN 17 Taikako, Pir Paulus, Kepala SDN 02 Matobe.

Ketujuh saksi tersebut merupakan saksi yang pertama dihadirkan oleh jaksa. Sementara saksi pada gelombang kedua yakni Fransiskus Sakeletuk, Kepala SDN 10 Saumanganya, Esmi Herta, Kepala SDN 05 Silabu, Reliati Afrida, Kepala SDN 11 Saumanganyak, Ursianus, Kepala SDN 19 Saumanganyak, dan R. Situmeang.

Para kepala sekolah tersebut dimintai keterangan terkait petunjuk teknis dan mekanisme pengelolaan Dana Alokasi Khusus yang telah diterima pihak  sekolah untuk pembangunan fisik dan pengadaan mebeler pada 2009.

Erita Simamora sebagai saksi pertama yang ditanyai oleh Jaksa Elan mengatakan, dia bersama rekan kepala sekolah lainnya telah mengikuti pertemuan antara Dinas Pendidikan, 10 September 2009 di SDN 15 Sikakap.

Saat itu Tarminta hadir selaku Kadinas Pendidikan dan Suwardi sebagai Kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan beberapa staf.

Dalam pertemuan pertama tersebut, disampaikan informasi kepada kepala sekolah terkait penerimaan DAK dan melakukan pembentukan panitia di sekolah masing-masing untuk membuka rekening penerimaan DAK.

Pertemuan kedua dilakukan 16 September 2009 di Tuapeijat terkait sosialisasi juknis pengelolaan DAK. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Tarminta Sakerebau sebagai kepala dinas pendidikan, Suwardi Kepala PPTK, Naslindo Sirait, Syaiful Jannah sebagai sekretaris Diknas dan Sermalina Maria sebagai bendahara.

Sejumlah kepala Sekolah memberikan keterangan, pembangunan fisik dilakukan oleh pihak sekolah sedangkan pengadaan mebeler diambil alih oleh Suwardi atas nama dinas pendidikan.

 “Waktu rapat pertama pengadaan fisik dan mebeler dilakukan oleh sekolah namun ketika rapat kedua yang dilaksanakan di Tuapejat melalui Suwardi sebagai kepala PPTK waktu itu diambil alih oleh Suwardi atas nama dinas,” kata Ursianus, Kepala SDN 19 Saumanganya.

Para kepala sekolah ketika itu tak memprotes pengambilalihanitu karena keadaan dan waktu yang sudah mepet.

 “Jika berdasarkan petunjuk teknis memang harus dilaksanakan pihak sekolah namun kerena waktu sudah mepet dan kayu waktu itu sulit didapat, kita terima saja apa kata Pak Suwardi dankarena mau mengejar rampung sebelum 31 Desember 2009,” tambah Erita Simamora.

Kemudian para kepsek menyerahkan uang kembali kepada Suwardi untuk pengadaan mebeler, masing-masing sekolah menyetor Rp70 juta untuk 2 unit mebeler dimana satu unitnya terdiri dari meja, kursi, papan tulis dan tong sampah. Dan penyerahan uang tersebut dilakukan di Penginapan Christine dan di SDN 13 Tuapejat.

Sementara menyoal Surat Pertanggung jawaban (Spj) mebeler tersebut dibuat oleh Suwardi, “Kami waktu itu hanya paraf saja karena Spj-nya sudah dibuat oleh Suwardi, jadi tinggal paraf saja yang kami lakukan,” jelas Erita.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Tarminta dimintai tanggapannya.“Saya mau meluruskan dan tegaskan bahwa pengadaan mebeler itu tidak atas nama dinas,” ujar Tarminta.

Hakim Zaleka juga sempat berang kepada saksi karena dianggap memberikan keterangan berbelit-belit. “Saya imbau ya kalau memberikan keterangan harus yang benar-benar karena jika anda bohong maka anda sendiri yang akan jadi terdakwa,” katanya tegas di depan para saksi yang sambil tertunduk.

Usai tanggapan dari terdakwa, persidangan dilanjutkan 8 Maret dengan agenda mendengarkan keterangan lima orang saksi.

Sementara dalam sidang perdana, 21 Februari lalu, agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Limra Mesdi dan Fadli Alfarizi. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jhon Efferedi didampingi Zalekha dan Perry Desmarera sedangkan Penasehat hukum terdakwa yakni Heriwati Samponi.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, ada perbedaan hasil audit yang ditanggapi Tarminta. Hasil audit pada Januari-Februari 2009 kerugian negara sekitar Rp567 juta dibandingkan hasil audit pada Desember 2009, kerugian negara sekitar Rp858,5 juta.

Usai pembacaan dakwaan, pihak penasehat hukum terdakwa tak mengajukan eksepsi dan sidang pun dilanjutkan sepekan ke depan dengan agenda menghadirkan saksi-saksi.

“Kita tidak mengajukan eksepsi, karena justru mengulur waktu sidang jadi kita berniat mempercepat saja waktu proses hukumnya,” kata Heriwati, Penasehat Hukum Tarminta usai persidangan.

Saat dikonfirmasi keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi DAK tersebut, Tarminta hanya berkomentar. “Biarlah itu berproses sesuai dengan hukum,” katanya singkat. (r)

Komentar

Kirim komentar anda
Nama
Alamat
Email
Komentar
Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.