Home/ Mentawai News
A A A
Ketika Masyarakat Menolak HGU
Selasa, 30 Juli 2013 | 11:57:00 WIB
Ketika Masyarakat Menolak HGU

Ketika Masyarakat Menolak HGU: Foto: Suasana diskusi tentang penolakan perkebunan sawit di Dusun Purourogat, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Utara (patris)

Patrisius Sanene,Chris Nataliyus Tarihoran

Istilah HGU atau Hak Guna Usaha tiba-tiba populer bagi sebagian besar masyarakat di Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai. Betapa tidak, sejak izin prinsip perkebunan sawit untuk sejumlah perusahaan ditandatangani Bupati Mentawai kala itu, pada 2010, masyarakat dibombardir kaki tangan investor untuk mau menyerahkan lahan ke perusahaan dengan bujuk rayu koperasi, pembangunan fasilitas umum bahkan uang.  

Sejumlah masyarakat di beberapa dusun sempat menyatakan kesediaan masuknya perusahaan sawit bahkan bebjika sebelumnya masyarakat sangat mendukung kedatangan investor sawit hingga akan mendirikan koperasi di dusun tersebut,.

“Memang benar kami dulu sangat mendukung seratus persen rencana perkebunan kelapa sawit dan kami pernah diundang pihak perusahan ke Padang untuk membuat surat izin koperasi ternyata sampai sekarang surat itu belum keluar dan pengurus koperasi sudah kami bentuk dengan nama koperasi ‘Pakerekat Baga’,” kata Kepala Dusun Bubuget Islau Saogo dalam pertemuan tim di Bubuget, Jumat 5 Juli.

Kepala Dusun Matobat (Bungorayo) Tarsan Saleleubaja juga mengakui sebelumnya mendukung rencana perkebunan sawit bahkan menjadi tim untuk melakukan survei lokasi. Tarsan menceritakan selama mengikuti kegiatan bersama pihak perusahaan sawit ada beberapa lembaran penyerahan lahan yang diberikan untuk ditanda tangani, “Waktu itu pihak perusahaan memberikan selembaran untuk saya tandatangani dengan luasan lahan yang belum tertulis alias masih kosong,” kata Tarsan.

Namun kini keadaan berbalik. Warga Bubuget berbalik menolak karena merasa dikecewakan dan tidak bisa menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan. “Kenapa sekarang kami menolak sawit dimana dulu kami sangat mendukung karena pada Desember 2012 kami membuat proposal ke kantor investor sawit untuk acara Natal, tapi mereka tidak merespon permohonan kami  dan sepersen pun mereka tidak memberi dana yang kami minta dalam proposal kami, dari situlah kami kecewa, lalu disaat kita mengajak mereka untuk bernegosiasi tapi mereka tak pernah datang dan tidak mau hadir, sekarang bukan kami lagi yang menolak sawit tapi perusahaan lagi yang menolak kami,” katanya Islau.

Martinus Saogo, tokoh masyarakat sekaligus panenei (penatua/pengurus gereja) di Bubuget mempertegas memutuskan hubungan kerja sama dengan pihak perusahaan sawit. “Kami sudah sepakat untuk tidak menjalin hubungan dengan investor sawit, kami sudah putuskan bersama masyarakat dan dusun untuk putus hubungan dengan para investor sawit, disitu jugalah kami mengerti kehadiran mereka bukan meningkatkan ekonomi masyarakat tapi malah ada maksud merampas tanah kami,” kata Martinus.

Ditambahkan Islau, warganya kini sudah mulai bercocok tanam nilam, pala, dan kakao dan tak lagi berharap dengan perkebunan kelapa sawit.

Sudarmi Saogo, warga Bubuget menyatakan sepakat atas keputusan kepala dusun untuk menolak rencana perkebuanan sawit. “Saya sangat mendukung kepala dusun mengambil kebijakan untuk melakukan penolakan sawit dan ini merupakan jalan yang tepat kita menjaga tanah ulayat kita,” kata dalam pertemuan dengan YCMM, GKPM, Paroki Sikakap, dan KMCM.

Tarsan juga kini gigih menolak perkebunan sawit karena perubahan status lahan menjadi HGU saat dikuasai perusahaan. “Kami tidak menolak sawit namun yang tidak kami suka itu sistem HGU-nya dan kami jelas tidak mau serahkan lahan yang kemudian menjadi milik negara,” kata Tarsan ketika di temui di rumahnya.

Sementara Kepala Dusun Aban Baga Darmantius Saogo yang sekaligus korwil Komunitas Masyarakat Cinta Mentawai (KMCM) Pagai Selatan mengatakan, warga dusunnya kini semakin bulat menolak sawit.

“Dengan adanya YCMM juga dan pembentukan KMCM kita diberi pemahaman ternyata jika sistem HGU yang diberlakukan akan mengancam kehilangan hak atas tanah dan kami tegas-tegasnya dari dulu menolak perkebuanan sawit di daerah Aban Baga,” katanya.

Berbagai janji dilontarkan utusan perusahaan kepada masyarakat. Kepala Dusun Bake, Sarmen Taileleu menceritakan kedatangan para utusan perusahaan sawit datang tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan warga.

“Dan pihak perusahaan sawit menjanjikan kepada kami jika mau menyerahkan lahan 1 hektar akan menerima imbalan Rp300 juta, sampai sekarang belum ada kepastian dari para investor sawit, meskipun demikian masyarakat saya disini sudah tidak memikirkan rencana perkebunan sawit memang sawit itu bagus tapi sistem HGU yang tidak kami inginkan dan kami berkomitmen untuk menolak sawit,” katanya.

Sementara itu keterangan sama dari Kepala Dusun Tapak Jaya, Risman Sabelau soal kedatangan orang-rang perusahaan sawit.”Kedatangan para investor sawit ke rumah saya sendiri dan juga dihadiri masyarakat, pada saat itu mereka membelikan minuman kaleng untuk kami, pihak perusahaan sawit menceritakan betapa  enaknya bertanam sawit dan membuat kita kaya, tapi saya dan masyarakat saya mentah-mentah menolak karena memang masyarakat saya tidak paham dengan bertanam sawit,” katanya.

Risman bersyukur tim advokasi segera datang dan memberitahu warga soal kepemilikan lahan yang akan berganti status menjadi HGU.  “Kami baru paham dan mengerti setelah kedatangan tim ini, untung belum ada warga yang menyerahkan tanah kepada perusahaan sawit karena ke depan pasti akan perselisihan di antara warga saya pro dan kontra, selain itu kami tidak ingin pelepasan lahan dengan sitem HGU karena jika tanah sudah di-HGU-kan maka sudah otomatis menjadi tanah negara dan saya sebagai kepala Dusun Tapak Jaya ikut menolak sawit, tanpa sawit kami bisa kaya kok asalkan kita berusaha untuk bekerja,” katanya.

Kepala Dusun Laggigi, Leptor Samaloisa menyatakan, sebelumnya mendukung perkebunan sawit karena tergiur penghasilan besar, namun setelah paham sistem pelepasan tanah yang dilakukan dengan HGU, akhirnya Leptor menyatakan menolak perkebunan sawit di dusun Laggigi.

” Kami juga tidak paham dan tidak mengerti tentang sawit lagi pula system yang digunakan justru menghilangkan hak atas tanah milik kita dengan HGU, dan saya tidak lagi mendukung perkebunan sawit,” katanya ditemui di rumahnya, 5 Juli. (o)

Komentar

Kirim komentar anda
Nama
Alamat
Email
Komentar
Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.