Home/ Mentawai News
A A A
Ramai-ramai Tolak Sawit
Selasa, 30 Juli 2013 | 12:00:00 WIB
Ramai-ramai Tolak Sawit

Ramai-ramai Tolak Sawit: Foto: Diskusi dengan warga Matobe' Kecamatan Sikakap terkait pro kontra perkebunan sawit-Patri

KILOMETER 37-Menjelang berakhirnya izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Swasti Siddhi Amagra (SSA) di Mentawai, 30 Juli 2013, warga Pagai Selatan dan Sikakap meminta Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet tidak memperpanjang izin lokasi. Mereka sepakat  menyatakan sikap menolak rencana masuknya perkebunan sawit itu khawatir hilangnya hak atas tanah dengan sistem pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) yang akan diberlakukan oleh pihak perusahaan.

Meski awalnya warga di beberapa dusun sempat menerima rencana perkebunan sawit namun setelah mengetahui sistim kepemilikan lahan yang berubah menjadi HGU setelah dikuasai perusahaan, mereka ramai-ramai menolak.

Dua kecamatan tersebut termasuk dalam 20.000 hektar lahan yang akan dijadikan perkebunan sawit oleh PT SSA.  Di Pagai Selatan, alokasi lahan ada di lima desa, Sedang di Sikakap, alokasi lahan ada di tiga desa. Selain itu, juga terdapat alokasi lahan di dua desa Pagai Utara.

Untuk mengetahui aspirasi masyarakat terkait rencana pembukaan perkebunan sawit di Mentawai, tim advokasi dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai, GKPM, Paroki Sikakap, dan Koalisi Masyarakat Cinta Mentawai, mengunjungi sebagian besar dusun-dusun yang masuk dalam alokasi izin PT. SSA, 4-8 Juli lalu.

Dalam kunjungan dan diskusi dengan masyarakat, mayoritas mereka tak ingin lagi perusahaan sawit masuk lantaran mereka telah dibohongi dengan iming-iming menjadi pekerja, mendapatkan jaminan ekonomi serta hidup sejahtera.

Masyarakat juga menilai perusahaan sawit tidak terbuka dengan sistem pelepasan tanah dengan HGU oleh perusahaan dimana sistem HGU, hak atas tanah masyarakat tak akan kembali lagi.

Beberapa dusun yang dikunjungi tim advokasi ini yakni, warga di Dusun KM 37 Desa Malakopa, Dusun Asahan Desa Bulasat, Dusun Maurau Desa Malakopa, Dusun Purourogat Desa Bulasat, Dusun Bake Desa Bulasat, Dusun Bulasat Desa Bulasat, Dusun Kinumbuk Desa Bulasat, Dusun Tapak Desa Bulasat, Dusun Laggigi Desa Bulasat, Dusun Aban Baga Desa Sinaka, Dusun Bubuget Desa Sinaka, Dusun Matobat (Bungorayo) Desa Sinaka.

Pertemuan pertama diselenggarakan di KM 37, Pastor Pei Hurint mewakili Gereja Katolik Paroki Sikakap mengawali diskusi dengan banyak menjelaskan niat Gereja Katolik menolak sawit karena Mentawai secara geografis dan sosial tidak cocok ditanami sawit di Mentawai,

Marsono Sababalat dari GKPM Mentawai juga menyatakan alasan GKPM menolak sawit. Hampir serupa dengan Pastor Pei Hurint, menurutnya untuk menjadi sarjana itu tidak harus menjual tanah, masih banyak solusi lain.

Sementara Pinda Simanjuntak dari YCMM memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur penyerahan lahan dalam UU Perkebunan. “ Kita tidak benci dengan sawitnya tapi kita tidak menerima sistem penyerahan lahan HGU, dan kita tidak mengajak membenci sawit tapi kita membantu memberikan pemahaman tentang tanah karena jika dengan HGU penyerahan lahan tanah masyarakat yang diserahkan kepada pihak perusahaan itu tidak akan  kembali,” kata Pinda.

Diskusi tersebut disambut antusias warga, sekitar 100 orang hadir. Dalam diskusi terungkap sikap masyarakat terhadap rencana perkebunan sawit di Mentawai. Salah satu diantaranya Kepala Dusun KM 37, Djanas Samopo. Ia mengaku telah ditemui perwakilan perusahaan sawit dan diminta menyerahkan lahan dengan diimingi hidup sejahtera.

“Waktu itu saya didatangi oleh pihak perusahaan sawit, dia meminta saya menyerahkan lahan kepada pihak perusahaan sawit, dia mengatakan dengan sawit ini saya tidak perlu capek-capek kerja dan cukup hanya duduk di rumah saya dapat uang serta dapat menyekolahkan anak hingga sarjana, terus saya respon dengan mengatakan tidak mengerti namun mereka terus dekati saya, dan saya katakan saya tidak mengerti dengan sawit,” katanya lagi

Meskipun sempat menandatangi surat kesepakatan akan menyerahkan lahan, Djanas bersama warganya tidak lagi melanjutkan rencana penyerahan lahan, “Tapi dengan keberadaan YCMM, KMCM, GKPM, dan Gereja Katolik Paroki Sikakap ,saya mulai mengerti bahwa sawit tidak menguntungkan dan malah menghancurkan masyarakat dan saya menegaskan saya menolak sawit, lebih baik saya menanam pisang, coklat, mnilam,” tambahnya dalam pertemuan bersama tiga dusun lain di Gereja Katolik Purourogat, 4 Juli lalu.

Roberlin Saogo, Kepala Dusun Asahan menceritakan, pernah menjadi penengah dan sempat 7 warganya menyerahkan lahan dan tanah ke perusahaan sawit. Tanah yang diserahkan lokasinya masih bersebelahan dengan tanah suku lain.

Saat itu sejumlah warga meminta Roberlin menandatangani beberapa lembar kertas yang isinya ternyata surat penyerahan lahan. “Saya tidak baca dan saya lalu menandatangani, setelah saya keluar dari kantor, ada dua pihak yang pro dan kontra, dan saya baru sadar ternyata itu tanah untuk investor sawit,” jelasnya.

Roberlin juga mengaku pernah dijemput untuk meninjau pemukiman lama terkait perbatasan tanah untuk investor sawit, saat itu ia diberi Rp100 ribu per hari. “Sebenarnya kami tidak mengerti tentang masalah sawit tapi mau bagaimana lagi, kami disini terpukul masalah ekonomi,” kata Roberlin yang sebagian besar masyarakatnya merupakan korban tsunami 2010.

Dalam pertemuan tersebut Roberlin bersama masyarakatnya tegas berkomitmen menolak perkebunan sawit, “Saya beserta masyarakat memutus hubungan  dengan dengan para pihak investor kelapa sawit,dan saya katakan lagi hidup sejahtera tanpa sawit,” tegasnya.

Sementara itu, Emilius Sababalat, Kepala Dusun Purourogat tegas mengatakan bersama masyarakatnya pada pertemuan tim itu tidak menerima perkebunan sawit.

“Memang dulu kami sering berdiskusi sama para investor sawit dan kami ingin menyerahkan tanah kami untuk para investor sawit, tapi kami malah dibohongi oleh para investor sawit dan sampai sekarang mereka tak pernah datang lagi, pesan saya kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tidak  memperpanjang izin perkebunan kelapa sawit lagi,” katanya.

Sementara Dirman Saogo,warga Dusun Purourogat, mengatakan dirinya pernah mengikuti pengukuran tanah bersama dengan pihak perusahaan sawit dan mengaku dibiayai selama seminggu, “Saya juga pernah ikut mengukur tanah dan saya meminta kepada mereka jika menyerahkan lahan sistemnya harus jual beli tanah namun pihak perusahaan tidak menerima, akhirnya mereka tidak lanjutkan lagi,” katanya.

Lain hal cerita Zelpianus Saogo, warga Purourogat tentang gelagat pendekatan pihak perusahaan perkebunan sawit yang menjanjikan pembangunan jalan, dan fasilitas-fasilitas umum. Terkait penyerahan lahan dengan pihak perusahaan sawit karena tanah miliknya masih milik keluarganya yang lain.

Pada pengambilan keputusan di empat dusun tersebut menyepakati untuk menolak perkebunan sawit dan tidak akan membiarkan perusahaan sawit masuk di masing-masing dusunnya. 

Penolakan yang sama juga disampaikan warga di tiga dusun di Desa Sinaka kepada tim advokasi saat melakukan kunjungan 5 Juli lalu. Ketiga dusun itu Aban Baga, Bubuget dan Matobat (Bungorayo).

Hal sama juga disampaikan warga lima dusun di Desa Bulasat yakni Bake, Tapak Jaya, Laggigi, Kinumbuk dan Bulasat.

Salah seorang anggota BPD Desa Bulasat, Ramansya Sapatadekkat menyatakan, warga Bulasat meyakinkan menolak perkebuan kelapa sawit.

 “ Karena kami tidak pernah mengerti hal tentang bertanam sawit, selain itu sawit bukan tanaman nenek moyang kita tentunya kita jaga tanah warisan nenek monyang kita, ada coklat, pala, karet, pisang, durian yang bisa kita tanam dan kita juga bekerja di ladang kita sendiri bukan di tanah orang lain,” kata Ramansya.

Penolakan sama juga disampaikan warga Desa Matobe, Kecamatan Sikakap. Masyarakat lebih memilih berkebun tanaman yang biasa mereka tanam. Rano Karno, Ketua BPB Desa Matobe’ Kecamatan Sikakap mengatakan, tidak mengetahui informasi rencana perkebunan kelapa sawit  di Matobe’.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Matobe, Ijon Nasida, mengatakan ada sebagian suku yang sudah menyerahkan lahannya kepada pihak perusahaan sawit.

Wakil Ketua BPD Desa Matobe, Heronimus Salamanang, menambahkan ada informasi juga di Bubuakat sudah ada warga yang sempat menyerahkan lahan. Penatua GKPM Polaga, Almaruara menceritakan orang-orang perusahaan perkebunan sawit pernah datang ke  Dusun Polaga, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap. “Mereka datang dari Padang melalui gereja dan mengadakan sosialisasi, namun masyarakat tidak ada yang menyerahkan lahannya, karena pengalaman saya dulu kerja di perusahaan sawit itu tidak ada yang baiknya lebih banyak yang buruknya, secara umum sawit di daerah Matobe itu tidak kami setujui masuk dan tidak akan menerima perkebunan sawit,” katanya.

Eujenius warga Dusun Sarere, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tak ada niat untuk menerima sawit masuk.

Sementara itu, Kepala Dusun Sabeu Gunggung, Leisa Saogo juga tidak mendukung perusahaan perkebunan sawit, sebab mayoritas lahan di kampungnya bukan milik warga.

Boas Tasiritoitet, pemilik tanah di Kilometer 10 yang merupakan lokasi hunian sementara bagi pengungsi tsunami 2010, mengatakan tidak akan menyerahkan lahan karena masyarakat tidak menginginkan masuknya sawit. “Ini karena suara penolakan dari masyarakat akhirnya tidak menyerakhan lahan meskipun saya pemilik lahan, jadi sekarng kalau rencana sawit kita tidak akan terima lagi,” katanya. (Patrisius Sanene/Chris Nataliyus Tarihoran)

Komentar

gravatar jergen alex - Muara Enim Palembang @ Kamis, 05 September 2013 | 11:17:00 WIB WIB
Apapun janji2 perusahaan untuk menggolkan sawit, masyarakat tetap tolak itu.. karena kita akan kehilangan tanah setidak2nya satu siklus +/- 25 tahun bisa2 selama2nya.....
Kirim komentar anda
Nama
Alamat
Email
Komentar
Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.