Home/ Mentawai News
A A A
P2D Cimpungan Bermasalah, OMS Didominasi Aparat
Senin, 14 November 2009 | 12:01:08 WIB

Program P2D di Desa Cimpungan disinyalir bermasalah, karena OMS didominasi aparatur pemerintahan desa meski menggunakan nama organisasi non pemerintah, keterlibatan warga diminimalkan. Ketika dikritisi ada yang ngamuk memarahi Puailiggoubat.

Pelaksanaan program P2D Mandiri Pedesaan di Dusun Subelen, Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah tahun 2009 ini berbau tak sedap. OMS milik aparat desa mendominasi, seperti kepala dusun, Ketua BPD, Kaur-kaur, maupun Ketua dan anggota LPM.

Fakta ini dibenarkan Kepala Desa Cimpungan Y.Rencek. Alasannya warga tidak mau dan tidak mampu. ”Kami sudah usulkan pada masyarakat, namun tidak ada yang bersedia jadi pengurus OMS, malah tanggapan masyarakat biar saja aparat desa  yang mengelola P2D,  lagipula masyarakat tidak ada yang kita bisa percayai jadi pengurus OMS karena kita kuatir pembangunan jadi tidak lancar atau tersendat,” jelasnya pada Puailiggoubat, 13 September lalu.

Pernyataan kepala desa ini dibantah Teranus Saguruk, salah seorang warga. Menurut Teranus pernyataan kepala desa tidak benar. Tidak benar warga tidak mau membentuk OMS dan tidak benar warga tidak mampu mengerjakan proyek.

Dikatakan Teranus yang terjadi adalah tak ada sosialisasi atau musyawarah pembentukan OMS sama sekali. Warga sama sekali dijauhkan dari proyek yang seharusnya dijalankan masyarakat tersebut karena tujuannya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kesejahteraan mereka melalui program-program pembangunan.

Kekuatiran kepala desa bahwa warga takkan becus membentuk dan menjalan OMS juga ditepisnya. “Proyek justru akan makin tak jalan kalau OMS-nya milik aparat, kacau, karena OMS lainnya akan ditekan aparat desa, termasuk soal pembayaran dan upah pekerja,” katanya sebal.

Ketua OMS GKPM.Subelen Komen Saguruk membenarkan, ia mengaku berani menaikkan upah pekerja material kerikil dan pasir hingga Rp120 ribu sampai Rp140 ribu,  juga upah pengecoran sampai semeter Rp35 ribu - Rp40 ribu.

“Tapi kami ditekan oleh aparat desa, khususnya Ketua BPD yang juga Ketua OMS Horas, Abia Sabeleaken,  karena katanya, merekalah yang berhak mengatur, jadi kami tertekan tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” ujarnya kesal.

Subelen menambakan kalau tiap OMS bekerja sesuai aturan, pasti pembangunan cepat selesai dan keluhan pekerja bisa diminimalisir. Ditambahkannya percuma saja dibentuk  OMS kalau bukan OMS yang bekerja atau hanya diberi sistem borongan saja.” katanya.

Ketua OMS Sapobulungan, yang juga Kaur Pemerintahan Desa Cimpungan, Mananto Saporuk saat dikonfirmasi Puailiggoubat,13 September lalu tidak menjawab pertanyaaan, tapi langsung ngamuk memarahi Puailiggoubat. “Kok kamu tidak tahu saya di dalam, saya ini pamanmu, berani sekali kamu publikasikan kan saya, kamu sudah keterlaluan, sombong dan sok, ”katanya dengan wajah mengerikan.

“Kamu juga jangan samakan harga material di Sirisaibi atau di daerah lain, mereka kasih harga material mahal karena lokasi dekat dan tidak banyak mengeluarkan biaya, coba kita di sini bisa kamu angkat pasir dan kerikil sampai di kilo 4,” geramnya berang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Siberut Tengah Amril mengatakan, ia hanya menerima usulan desa tentang OMS,  tidak tahu apakah yang punya aparat desa atau bukan, karena dari nama-nama yang masuk sama sekali tidak ada OMS aparat.   

“Walaupun aparat desa masuk dalam pengurusan OMS,  kalau tidak nama organisasi aparat desa mereka pakai itu tidak jadi masalah, ” kata Amril berulang-ulang Minggu, 13 September lalu. br

 

Komentar

Kirim komentar anda
Nama
Alamat
Email
Komentar
Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

PT Suara Alam Mentawai
Banner Pualiggoubat
 

All copyrights property of third party used in this site and its corporate sites still owned by respective owners.